Penerapan fungsi-fungsi manajememen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, and controlling atau POAC sangat diperlukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Fungsi pengawasan yang merupakan salah satu bagian dari POAC perlu diperkuat dan ditata dengan baik guna mendukung berjalannya fungsi-fungsi yang lain.
Tinjauan dasar hukum
Secara hukum Laporan Arus Kas mempunyai aturan yang sangat kuat yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Pasal 30 ayat 2 yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan catatan atas laporan Keuangan pemerintah (CALK).
Senin, 26 Juli 2010, Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara (Kaditama Binbangkum) BPK RI, Hendar Ristriawan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Ruang rapat komisi II Gedung Nusantara, Jakarta. Rapat ini membahas mengenai Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi, serta masalah aktual lainnya terkait dengan Progres Penyelesaian RPP dan tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.
Jakarta, 24/09/2010 MoF (Fiscal) News - Rencana pembentukan Pengadilan Pajak di lima kota selain Jakarta mendapat apresiasi positif dari pemerhati pajak Gustian Djuanda. Hal ini disampaikannya melalui surat elektronik, Jumat (24/09). Dosen Pajak Universitas Bina Nusantara (Binus) ini menyatakan, rencana pembentukan pengadilan pajak merupakan hal yang baik.
