Diperlukan Sinergi Antar Fungsi Dalam Manajemen Pemerintahan

  • PDF

Penerapan fungsi-fungsi manajememen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, and controlling atau POAC sangat diperlukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Fungsi pengawasan yang merupakan salah satu bagian dari POAC perlu diperkuat dan ditata dengan baik guna mendukung berjalannya fungsi-fungsi yang lain.

Dalam arsitektur pengawasan nasional, penataan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui reformasi atas sistem pengawasan nasional yang sedang berjalan saat ini. Guna mendukung reformasi tersebut, sinergi antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat diperlukan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPKP, Mardiasmo dalam seminar dengan tema “Membangun Sinergitas Arsitektur Pengawasan Nasional yang Efektif Dalam Rangka Indonesian Good Governance” di Jakarta, hari Selasa (21/9).

Lebih lanjut, Mardiasmo menyatakan ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam membangun arsitektur pengawasan nasional yakni pertama, reformasi sistem pengawasan nasional merupakan bagian dari reformasi administrasi pengelolaan keuangan negara dan harus didukung dengan semangat reformasi birokrasi. Kedua, perlu dibangun keselarasan dalam arsitektur POAC dan sinergi antar APIP. Ketiga, dilakukan penataan kelembagaan APIP agar memiliki mandat yang kuat dan jelas dalam melaksanakan perannya.

Terkait peran APIP, Inspektur Bappenas, Bagus Rumbogo yang juga berbicara sebagai nara sumber seminar menegaskan peran APIP perlu diperkuat dalam mengawal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) guna tercapainya RPJMN. Untuk menjalankan peran tersebut, APIP tidak hanya menjalankan audit keuangan namun juga audit perencanaan dan audit risiko. Dalam hal ini, APIP harus terus meningkatkan kualitas hasil auditnya dengan mengembangkan langkah-langkah kegiatan pengawasan sejak tahap perencanaan dan penilaian risiko terutama terkait dengan pos-pos program dan kegiatan anggaran yang strategis, berskala besar, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Sementara itu, Sutono dari Setwapres menyoroti kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam sistem pengawasan nasional yang kini sedang berjalan, di antaranya kedudukan lembaga pengawasan yang belum didukung oleh landasan hukum yang kuat dan masih adanya tumpang tindih pengawasan yang dilakukan APIP. Menurut Sutono, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membangun manajemen pengawasan yang efektif, yakni meletakkan lembaga pemerintahan pemegang fungsi POAC dalam tataran yang sama di kabinet, sinkronisasi tugas antar APIP, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Melengkapi pernyataan nara sumber lain, Sekretaris Utama BPKP, Kuswono Soeseno, menekankan pentingnya pengendalian manajemen pembangunan dalam mewujudkan good governance. Menurutnya, masih terdapat beberapa masalah menyangkut manajemen pembangunan nasional saat ini, di antaranya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah berikut program-program pembangunan belum berjalan efektif dan masih adanya birokrasi yang belum mendukung efektivitas manajemen pemerintahan serta pembangunan. Namun, tambah Kuswono, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi hal tersebut yakni penyusunan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan, sinkronisasi dan sinergitas program pusat dan daerah, serta meletakkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai pondasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hal lain disampaikan oleh Peni Lukito dari Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, bahwa sistem monitoring dan evaluasi sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Di samping itu, informasi dari hasil monitoring dan evaluasi juga memberi manfaat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan dan menunjukkan akuntabilitas dan transparansi jalannya proses pembangunan.

Acara seminar dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian, Inspektur Utama Lembaga Non Kementerian, dan Inspektur di Provinsi/Kabupaten/Kota. Tampil sebagai moderator seminar tersebut, Tina Talisa, presenter salah satu stasiun televisi swasta nasional.

Sumber : http://www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&start=30&id=5279

 

Dasar Pembentukan :

  1. Perda No 9 Tahun 2008 tentang Susduk dan Tupoksi Lemtekda dan BPPT Kabupaten Grobogan.
  2. Perbup No 41 Tahun 2008 tentang Tupoksi Organisasi Inspektorat Kabupaten Grobogan.

Inspektorat Kabupaten Grobogan

  • Alamat : Jl. S. Parman No. 38 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah
  • Kode Pos : 58111
  • Telpon : 0292 421190
  • Email : inspektorat@grobogan.go.id