tindak lanjutBadan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) mengadakan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, pada Senin (11/8). Rapat kooordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan tersebut membahas mengenai optimalisasi hubungan koordinasi antara BPK RI dengan APH dengan tema “Peningkatan Kualitas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah dan Peran BPK RI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Sekjen BPK RI berharap, rapat koordinasi ini dapat menemukan persamaan persepsi mengenai temuan pemeriksaan atau hasil pemeriksaan BPK RI yang mengandung unsur tindak pidana. “Selama ini, tindak lanjut APH terhadap rekomendasi dan temuan BPK masih belum optimal,” ungkap Sekjen BPK RI. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesamaan pemahaman antara BPK RI dan APH mengenai aspek perbuatan melawan hukum terkait tindak pidana korupsi.

CharteredDengan adanya PMK No 25 tentang Akuntan Beregister Negara, BPKP dimana 61,5% pegawainya yang bergelar akuntan harus siap menghadapi era berbasis akrual dan pasar bebas ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015,” pesan Sekretaris Utama BPKP Meidiyah Indreswari dalam sambutan sekaligus pembukaan Seminar Sosialisasi Persyaratan Akuntan Beregister dan Perkembangan Profesi Akuntan di Aula Perwakilan BPKP DKI Jakarta (7/10).

Seperti diketahui, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut, para pemilik gelar akuntan yang belum mendaftarkan ulang, diberi batasan waktu hingga 31 Desember 2014 ini untuk otomatis mendapatkan gelar Chartered Accountant (CA), dimana nantinya gelar ini yang akan bisa dipakai akuntan professional untuk melakukan jasa akuntan secara global. Setelah lewat batas waktu tersebut, pemilik gelar akuntan wajib mengikuti tes ujian CA untuk dapat menyandang gelar CA.

auditorKepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Ketut Suadnyana Merada mengajak para pegawai untuk memelihara budaya halal bihalal sebagai sarana meningkatkan tali silaturahim antar pegawai dan menjadikan jiwa yang telah bersih sebagai pondasi melanjutkan tugas-tugas BPKP dengan lebih baik. Ketut yakin, ditangan auditor yang memiliki jiwa yang bersih, hasil audit akan semakin berkualitas. Ajakan itu disampaikan saat membuka acara halal bihalal Keluarga Besar Perwakilan BPKP Provinsi Papua di Jayapura, Jum’at kemarin.

“Halal bihalal ini menjadi momentum kita untuk saling bersilaturahim mempererat tali persaudaraan yang telah terjalin selama ini. Meningkatnya kualitas kebersamaan akan semakin memperlancar pelaksanaan tugas-tugas BPKP ke depan guna mencapai tujuan,” ucapnya.

keterbukaanKeterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara dan badan publik. BPK RI sebagai salah satu badan publik wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Untuk menjawab keterbukaan informasi tersebut, BPK RI mengadakan Rapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada 18 September 2014, di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri menyampaikan bahwa ketertutupan atas informasi publik pada lembaga publik menimbulkan kesan lembaga tersebut tidak produktif serta menimbulkan kecurigaan. Sebaliknya, keterbukaan informasi publik dapat memberikan pendidikan kepada publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

pentingnyaUntuk lebih mengenalkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ke masyarakat khususnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi serta peran BPK RI dalam keuangan negara, salah satu upaya yang dilakukan BPK RI adalah melalui BPK Goes to Campus ke sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.

“Kegiatan ini sebagai upaya untuk memperluas cakupan masyarakat atas kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel,” ungkap Anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna di sela kegiatan BPK Goes to Campus yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Solo, Jawa Tengah. Anggota V BPK RI yang menjadi nara sumber pada kegiatan tersebut didampingi oleh Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Cris Kuntadi, dan Pembantu Rektor IV UNS, Dr. Widodo Muktiyo, serta bertindak sebagai moderator Pembantu Dekan I FEB UNS, Drs. Agung Prabowo.

Hari ini 0

Kemarin 3

Minggu ini 7

Bulan ini 86

Keseluruhan 802

Currently are 38 guests and no members online