Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Grobogan tersusun sebagai berikut :

1)  Inspektur

2)  Sekretaris :

  1. Sub Bag Perencanaan;
  2. Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Sub Bag Administrasi dan Umum.

3)  Inspektur Pembantu Wilayah I :

  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

4)  Inspektur Pembantu Wilayah II :

  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

5)  Inspektur Pembantu Wilayah III :

  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

6)  Inspektur Pembantu Wilayah IV :

  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

7)  Kelompok Jabatan Fungsional.

 

so inspektorat

Inspektorat Kabupaten Grobogan

Alamat : Jl. S. Parman No. 38 B Purwodadi Grobogan Jawa Tengah 58111

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telpon : 0292 421190

 

Dasar Pembentukan :

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas  Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan.
  2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Grobogan.

 

Visi :

‚ÄúTerwujudnya Aparat Pengawasan Internal  Pemerintah yang Profesional Untuk Mendukung Pemerintahan Yang Baik"

Uraian makna dari pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah adalah Aparat pengawas internal pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban keuangan Negara/Daerah.
  2. Profesional adalah bekerja sesuai standar profesi yang ada, baik standar perilaku auditor yang telah ditetapkan oleh BPKP, maupun Menteri Dalam Negeri melalui PERMENDAGRI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
  3. Pemerintahan yang Baik adalah hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat madani yang dilakukan dengan selaras, seimbang dan serasi. Dimana pemerintahan yang baik ini ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

 

Misi :

  1. Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan.
  2. Mendorong terwujudnya menejemen pemerintahan yang baik.

 

Hari ini 1

Kemarin 9

Minggu ini 24

Bulan ini 158

Keseluruhan 1172

Currently are 39 guests and no members online