Standar Pelayanan

Details: Published: 08 March 2020; Created: 08 March 2020; Last Updated: 08 March 2020

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU

INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2020

Struktur Pejabat PPID Inspektorat 2020

Details: Published: 08 March 2020; Created: 08 March 2020; Last Updated: 08 March 2020

INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jl. S. Parman No. 38 B Purwodadi Grobogan Jawa Tengah 58111

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

instagram : @inspektoratgrobogan

twitter: @inspektoratgrob

Telepon : (0292) 421190

Dasar Pembentukan :

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan.

VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN

Visi Misi Inspektorat

Uraian makna dari pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut :

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah adalah Aparat pengawas internal pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban keuangan Negara/Daerah.
Profesional adalah bekerja sesuai standar profesi yang ada, baik standar perilaku auditor yang telah ditetapkan oleh BPKP, maupun Menteri Dalam Negeri melalui PERMENDAGRI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
Pemerintahan yang Baik adalah hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat madani yang dilakukan dengan selaras, seimbang dan serasi. Dimana pemerintahan yang baik ini ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Details: Published: 28 November 2018; Created: 28 November 2018; Last Updated: 09 September 2021

UPDATE PANDEMI COVID-19 ATAU VIRUS CORONA

KABUPATEN GROBOGAN

Screen Shot 2021 09 09 at 224707

Data Per 8 September 2021 12:09 Wib (sumber data: https://corona.jatengprov.go.id/)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan informasi terkait pandemic Covid-19 atau Virus Corona di Lingkungan Kabupaten Grobogan, silakan akses atau click corona.grobogan.go.id dan untuk informasi mengenai perkembangan kasus Covid-19 di Jawa Tengah serta informasi mengenai RS rujukan dalam penanganan Covid-19 silakan akses pada link berikut https://corona.jatengprov.go.id/

========================================================================================================

INFORMASI SERTA MERTA

Sejak diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019, nomor tunggal panggilan Darurat 112 / Call Centre 112 Kabupaten Grobogan sudah bisa digunakan oleh masyarakat Kabupaten Grobogan untuk panggilan darurat dengan bebas pulsa.

Grobogan Siaga

Grobogan Siaga 2

Details: Published: 05 March 2020; Created: 05 March 2020; Last Updated: 16 January 2023

INFORMASI SETIAP SAAT

A	Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Grobogan	LIHAT
B	Penunjukan Pejabat PPID Inspektorat Kabupaten Grobogan	LIHAT
C	Peraturan - Peraturan
PERATURAN PEMERINTAH
	*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)**
	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem keuangan
	Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PERATURAN PRESIDEN
	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
	*Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)**
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar
	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
PERATURAN MENTERI
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020
	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020
	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaoran Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
	Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, dan Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Atas keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020
	*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024**
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
	Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 744 Tahun 2020, 05 Tahun 2020, 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cut Bersama Tahun 2020
	*Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintahan Daerah**
PERATURAN DAERAH / PERATURAN BUPATI
	Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026
	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan
	Keputusan Bupati Grobogan Nomor 487.22/306/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor 487.22/315/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
	Keputusan Bupat Grobogan Nomor 700/07/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor 700/69/2018 Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Di Kabupaten Grobogan
	Keputusan Bupati Grobogan Nomor 487.22/679/2021 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan
	Keputusan Bupati Grobogan Nomor 061/473/2022 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
	Keputusan Inspektur Kabupaten Grobogan Nomor 700/01/2022 tentang Penugasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai Mitra Pendamping Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022
	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Lampiran I
	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Lampiran II
	Keputusan Bupati Grobogan Nomor 700/486/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan
PERATURAN KPK
	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
D	Surat Edaran
	SE Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19
	SE Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah
	SE Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah
	Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah
	Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah
	*Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)**
	Surat Edaran Bupati Grobogan Nomor 180/SE/1838/2020 Tentang Pengendalian Gratifikasi Hari Raya Idul Fitri 1441 H Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
	*Surat Edaran Bupati Grobogan Nomor 440/1915/2020 Tentang Kebijakan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Grobogan**
	Surat Edaran Bupati Grobogan Nomor 443.39/4894/2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Grobogan Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
	Surat Edaran Bupati Grobogan Nomor 180/SE/1513.1/2022 Tentang Pengendalian Gratifikasi Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
	Surat Bupati Grobogan Nomor 890/3269.1/IX/2022 tentang Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Details: Published: 28 November 2018; Created: 28 November 2018; Last Updated: 28 November 2018

1. Informasi tentang Badan Publik

a. Profil OPD
b. Struktur Organisasi : gambaran umum, profil singkat pejabat
c. LHKPN / LHKASN Kepala OPD dan PPKom

2. Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik

a. Program dan Kegiatan OPD

Penanggung Jawab/Pelaksana Program
Target
Jadwal Kegiatan / Program
Anggaran program
Agenda penting
Informasi khusus
Informasi penerimaan calon pegawai/pejabat publik

b. Narasi Laporan Kinerja yang telah dan atau sedang dijalankan

LAKIP
LKPJ
Realisasi Kegiatan Kinerja
Laporan Kinerja Lainnya

3. Informasi Mengenai Keuangan Badan Publik

a. Catatan Atas Laporan Keuangan
b. Informasi anggaran/keuangan

Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Arus Kas
Daftar Asset Dan Inventaris
Perda APBD
Ringkasan RKA SKPD
Ringkasan DPA SKPD

4. Informasi Mengenai Laporan Akses Informasi Badan Publik

a. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diterima
b. Waktu Permohonan Informasi
c. Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan
d. Alasan Penolakan
e. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID

5. Hak Memproleh Informasi di Badan Publik

a. Tata Cara Memperoleh Informasi
b. Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik
c. Upaya atas tidak ditanggap/tidak puas jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik
d. Form Permohonan dan Keberatan

6. Informasi Mengenai Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran di Badan Publik

a. Alur/skema pengaduan (tata cara)
b. Meyediakan form/lembar isian pengaduan
c. Kontak pengaduan ke pejabat yang berwenang menerima pengaduan penyalahgunaan wewenang
d. Hasil penanganan pengaduan

Laporan Triwulan Hasil Penanganan Pengaduan
Laporan Triwulan I tahun 2018
Laporan Triwulan II tahun 2018

7. Informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Badan Publik

a. Informasi Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

8. Informasi mengenai Regulasi Badan Publik

a. Daftar rancangan peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ditetapkan
b. Peraturan Bupati
c. Peraturan Daerah
d. Mekanisme partisipasi publik untuk menilai/mengusulkan/memberi masukan rancangan peraturan
e. Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan
f. Naskah Akademis, Kajian dan Notulen