Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasdanas)

Tahun 2020

 

Penyerahan Nota Kesepahaman

Purwodadi - Inspektur Kabupaten Grobogan beserta para Inspektur Pembantu dan Kasubbag.Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Grobogan mengikuti acara Rakorwasdanas tahun 2020 secara video conference. Acara dimulai dengan penyerahan MoU Menteri Dalam Negeri RI dengan Kepala BPKP sebagai tindak lanjut PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tujuan MoU tersebut adalah agar APIP dapat benar-benar independen, profesional dan kapabel dalam mendeteksi ada tidaknya kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.

Peserta Rakorwasdanas 2020

Dalam paparan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh tentang Sinergi dan Transformasi Pengawasan APIP di Masa Pandemi Covid-19 mengatakan bahwa peran daerah sangat penting untuk mendukung kesuksesan program penanganan dampak Covid-19. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 meliputi pertama Penanganan dampak kesehatan dengan cara percepatan penyaluran insentif dan/atau santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan pelaksanaan testing dan meningkatkan kapasitas rumah sakit untuk antisipasi lonjakan pasien Covid-19; kedua Jaring Pengaman Sosial dengan cara pemutakhiran data penerima bansos (termasuk DTKS) dan pemanfaatan hasil integrasi data BPKP sebagai dasar pertimbangan penyaluran bansos APBD; ketiga pemulihan ekonomi nasional dengan cara menyiapkan skema insentif daerah untuk mendorong percepatan kebangkitan pergerakan ekonomi di daerah dan menyusun rencana kegiatan pemulihan ekonomi dan pemetaan atas pembiayaannya.

 Kepala BPKP Speech

Acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Dalam arahannya, sinergi BPKP dan Inspektorat sangat penting, instrument untuk mengawal kebijakan daerah adalah APIP, sehingga APIP harus berfungsi sebagai pendamping dan pengawas. Selain itu, penanganan Covid-19 tidak lepas dalam perhatian, beliau mengingatkan kepada para Inspektur, bahwa harus ada sense of crisis dari kita semua, harus bisa membuata keputusan agar bisa menangani kesehatan, ekonomi dan kemanusiaan. Dalam pencegahan penularan, perlu menerapkan 3M (masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (test, trace, treat).

Mendagri Speech

 

Kemudian arahan dari narasumber pertama Itjen Kemenkeu Sumiyati tentang pengelolaan keuangan daerah dan narasumber kedua Dirjen Bina Keuangan Daerah tentang sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah

 

 

(by Planning)

 

Hari ini 34

Kemarin 27

Minggu ini 34

Bulan ini 799

Keseluruhan 20462

Currently are 4 guests and no members online