UPG-Gratifikasi                      

Kamis, 18 Oktober 2018 Sosialisasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan  Dalam rangka mewujudkan  birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Grobogan melalui Peraturan Bupati Grobogan No. 52 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan No. 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) merupakan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

Definisi Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, kecuali jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

tindak lanjutBadan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) mengadakan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, pada Senin (11/8). Rapat kooordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan tersebut membahas mengenai optimalisasi hubungan koordinasi antara BPK RI dengan APH dengan tema “Peningkatan Kualitas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah dan Peran BPK RI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Sekjen BPK RI berharap, rapat koordinasi ini dapat menemukan persamaan persepsi mengenai temuan pemeriksaan atau hasil pemeriksaan BPK RI yang mengandung unsur tindak pidana. “Selama ini, tindak lanjut APH terhadap rekomendasi dan temuan BPK masih belum optimal,” ungkap Sekjen BPK RI. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesamaan pemahaman antara BPK RI dan APH mengenai aspek perbuatan melawan hukum terkait tindak pidana korupsi.

CharteredDengan adanya PMK No 25 tentang Akuntan Beregister Negara, BPKP dimana 61,5% pegawainya yang bergelar akuntan harus siap menghadapi era berbasis akrual dan pasar bebas ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015,” pesan Sekretaris Utama BPKP Meidiyah Indreswari dalam sambutan sekaligus pembukaan Seminar Sosialisasi Persyaratan Akuntan Beregister dan Perkembangan Profesi Akuntan di Aula Perwakilan BPKP DKI Jakarta (7/10).

Seperti diketahui, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut, para pemilik gelar akuntan yang belum mendaftarkan ulang, diberi batasan waktu hingga 31 Desember 2014 ini untuk otomatis mendapatkan gelar Chartered Accountant (CA), dimana nantinya gelar ini yang akan bisa dipakai akuntan professional untuk melakukan jasa akuntan secara global. Setelah lewat batas waktu tersebut, pemilik gelar akuntan wajib mengikuti tes ujian CA untuk dapat menyandang gelar CA.

auditorKepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Ketut Suadnyana Merada mengajak para pegawai untuk memelihara budaya halal bihalal sebagai sarana meningkatkan tali silaturahim antar pegawai dan menjadikan jiwa yang telah bersih sebagai pondasi melanjutkan tugas-tugas BPKP dengan lebih baik. Ketut yakin, ditangan auditor yang memiliki jiwa yang bersih, hasil audit akan semakin berkualitas. Ajakan itu disampaikan saat membuka acara halal bihalal Keluarga Besar Perwakilan BPKP Provinsi Papua di Jayapura, Jum’at kemarin.

“Halal bihalal ini menjadi momentum kita untuk saling bersilaturahim mempererat tali persaudaraan yang telah terjalin selama ini. Meningkatnya kualitas kebersamaan akan semakin memperlancar pelaksanaan tugas-tugas BPKP ke depan guna mencapai tujuan,” ucapnya.

keterbukaanKeterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara dan badan publik. BPK RI sebagai salah satu badan publik wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Untuk menjawab keterbukaan informasi tersebut, BPK RI mengadakan Rapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada 18 September 2014, di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri menyampaikan bahwa ketertutupan atas informasi publik pada lembaga publik menimbulkan kesan lembaga tersebut tidak produktif serta menimbulkan kecurigaan. Sebaliknya, keterbukaan informasi publik dapat memberikan pendidikan kepada publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Hari ini 0

Kemarin 19

Minggu ini 0

Bulan ini 559

Keseluruhan 19320

Currently are 3 guests and no members online